Menghitung PPh 21 sering dianggap rumit bagi karyawan maupun pemilik usaha. Padahal, jika dipahami langkah demi langkah, perhitungannya cukup sederhana. Artikel ini akan membahas apa itu PTKP, cara menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), hingga cara menghitung PPh 21 berdasarkan aturan terbaru.
Apa Itu PTKP?
PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batas penghasilan tahunan yang tidak dikenai pajak. Jika penghasilan karyawan lebih rendah dari PTKP, maka tidak ada PPh 21 yang harus dibayar.
PTKP ditetapkan pemerintah dan berlaku nasional.
Istilah Penting dalam Perhitungan PPh 21
Sebelum masuk ke perhitungan, ada beberapa istilah pajak yang perlu dipahami:
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan, baik dari pekerjaan, usaha, maupun sumber lainnya.
PPh Pasal 21
Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh karyawan.
Penghasilan Bruto
Seluruh penghasilan sebelum dikurangi apapun, seperti gaji pokok, tunjangan, dan bonus.
Penghasilan Neto
Penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran BPJS yang ditanggung karyawan.
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Penghasilan neto yang sudah dikurangi PTKP dan menjadi dasar pengenaan PPh 21.
Besaran PTKP Terbaru (sampai 2024)
Berikut tabel PTKP yang masih menjadi acuan perhitungan:
Contoh perhitungan status PTKP:
TK/0 → 54.000.000
K/0 → 54.000.000 + 4.500.000 = 58.500.000
K/2 → 54.000.000 + 4.500.000 + (4.500.000 × 2) = 67.500.000
Komponen Pengurang Penghasilan Bruto
Sebelum menghitung pajak, penghasilan bruto harus dikurangi beberapa komponen untuk mendapatkan penghasilan neto:
Biaya Jabatan
5% × penghasilan bruto
Maksimal: Rp500.000/bulan atau Rp6.000.000/tahun
Iuran BPJS Ketenagakerjaan (yang ditanggung karyawan)
JHT: 2% × gaji
JP: 1% × gaji (batas upah JP: Rp12.000.000)
Rumus Penghitungan PKP
Setelah mendapat penghasilan neto, barulah dihitung PKP:
PKP = Penghasilan Neto – PTKP
Jika hasil PKP ≤ 0, maka PPh 21 = 0.
Tarif PPh 21 (UU HPP – Berlaku Saat Ini)
PPh 21 dihitung progresif, artinya tarif meningkat sesuai lapisan PKP.
CONTOH PERHITUNGAN LENGKAP PPH 21 KARYAWAN
Data Karyawan
Gaji pokok: Rp5.000.000/bulan
Tunjangan makan & transport: Rp1.000.000/bulan
Status: K/1
Iuran karyawan:
JHT = 2% × 5.000.000 = 100.000
JP = 1% × 5.000.000 = 50.000
- Hitung Penghasilan Bruto
Per bulan:
5.000.000 + 1.000.000 = 6.000.000
Setahun:
6.000.000 × 12 = 72.000.000 - Hitung Pengurang
Biaya Jabatan = 5% × 72.000.000 = 3.600.000
JHT setahun = 100.000 × 12 = 1.200.000
JP setahun = 50.000 × 12 = 600.000
Total pengurang:
3.600.000 + 1.200.000 + 600.000 = 5.400.000
- Hitung Penghasilan Neto
72.000.000 – 5.400.000 = 66.600.000 - Hitung PKP
PTKP K/1 = 54.000.000 + 4.500.000 + 4.500.000 = 63.000.000
PKP = 66.600.000 – 63.000.000 = 3.600.000
Dibulatkan ke ribuan → 4.000.000 - Hitung PPh 21
Tarif lapisan pertama: 5%
PPh 21 setahun:
5% × 4.000.000 = 200.000
PPh 21 per bulan:
200.000 ÷ 12 = Rp16.667
PPh 21 bulanan = Rp16.667
Contoh Perhitungan PPh 21 (Status TK/0)
Data Karyawan:
- Gaji: Rp4.500.000/bulan
- Tanpa tunjangan
- Status: TK/0
- JHT (2%) = Rp90.000
- JP (1%) = Rp45.000
Penghasilan Bruto Setahun
4.500.000 × 12 = Rp54.000.000
Pengurang:
- Biaya jabatan (5%) = Rp2.700.000
- JHT setahun = Rp1.080.000
- JP setahun = Rp540.000
Penghasilan Neto
54.000.000 – 4.320.000 = Rp49.680.000
PTKP TK/0
Rp54.000.000
PKP
Rp49.680.000 – Rp54.000.000 = Nihil
➡️ Kesimpulan:
Karena penghasilan neto masih di bawah PTKP, karyawan tidak dikenai PPh 21.
Kesimpulan
Menghitung PPh 21 tidak sesulit yang dibayangkan jika mengikuti alur berikut:
Tentukan PTKP berdasarkan status kawin & tanggungan.
Hitung penghasilan bruto dan kurangi dengan:
biaya jabatan
iuran BPJS
Dapatkan penghasilan neto.
Hitung PKP = Penghasilan neto – PTKP.
Terapkan tarif progresif untuk menentukan PPh 21.
Dengan memahami cara menghitung PTKP dan PPh 21, karyawan maupun perusahaan dapat memastikan perhitungan pajak dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perhitungan yang tepat juga membantu menghindari kesalahan potong pajak dan masalah di kemudian hari.
Pandai Akuntansi 